Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bisa membuka peluang hadirnya poros baru dalam Pemilu 2024.
“Merupakan langkah progresif dari Partai Demokrat yang selama ini dipojokkan oleh pemerintahan saat ini sebagai oposisi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Juni 2022.
Dia mengatakan, pertemuan antartokoh tersebut membuka peluang koalisi baru. Posisi Demokrat yang saat ini sebagai oposisi pemerintahan, terlihat sudah berkomunikasi langsung dengan partai-partai pemerintahan. Menurutnya, koalisi pemerintahan saat ini berpotensi pecah karena sudah ada koalisi yang muncul, seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Terlebih, besar kemungkinan Partai Demokrat juga sudah berkomunikasi secara intens dengan PKB, PPP dan PAN, yang saat ini telah berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB),” tuturnya.
Selain itu, Khoirul melihat KIB sebagai kendaraan perang yang dibentuk Jokowi untuk mengantisipasi jika Ganjar Pranowo ditolak PDI Perjuangan untuk maju Pilpres 2024. Maka dari itu, SBY, AHY, dan Surya Paloh tampaknya mencoba mencari keseimbangan baru agar tercipta alternative kepemimpinan di tengah goyangnya koalisi pemerintahan sekarang.
Solidaritas KIB, kata Khoirul, juga dianggap masih rapuh walau sudah ada nota kesepahaman di antara tiga partai. Menurut dia, naluri Ketua Umum PAN dan PPP masih sebagai pengikut dalam koalisi.
“KIB sendiri berpotensi tersandera oleh keinginan Golkar untuk mencapreskan, atau jika hendak realistis setidaknya adalah men-Cawapres-kan Ketumnya, Airlangga Hartarto, sebagai hasil putusan Munas Golkar 2021 lalu,” tuturnya.
Apabila agenda itu gagal dilakukan, maka kursi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar bisa terancam oleh kekuatan di internalnya sendiri. Maka setidaknya, Khoril melihat ada tiga atau empat arus besar koalisi politik menuju Pemilu 2024.
Pertama, koalisi dari kekuasaan yang digagas PDI Perjuangan untuk mempertahankan kursi pemerintahan. Kedua, KIB yang dianggap sebagai sel-sel politik Jokowi untuk menyelamatkan agenda pemerintah seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai kepentingan lainnya.
Ketiga, koalisi perubahan dan perbaikan yang diprediksi diusung Demokrat dan NasDem yang bisa saja diikuti oleh PKB dan PKS. Keempat, Koalisi alternatif lain yang bisa jadi dibentuk Gerindra, jika partai itu tidak bisa bersatu dengan PDI Perjuangan.
“Namun potensi keempat ini akan menguap jika Gerindra akhirnya berhasil kawin dengan PDIP menuju Pilpres 2024 mendatang,” katanya
